RSIA Mutiara Bunda sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak yang telah beroperasi sebelumnya diwajibkan untuk menyesuaikan penyelenggaraan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan peraturan perundangan terkini. Berdasarkan Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (berlaku 12 Juni 2026, mencabut Permenkes 40/2022), bangunan rumah sakit yang telah berdiri dan beroperasi wajib menyesuaikan diri paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan diundangkan, yaitu paling lambat 12 Juni 2028 (Pasal 83 huruf a).

Air limbah rumah sakit mengandung berbagai zat berbahaya termasuk bahan kimia, reagen laboratorium, residu farmasi, mikroorganisme patogen, dan limbah infeksius yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar.

• Memahami ketentuan hukum yang berlaku terkait IPAL rumah sakit
• Melakukan perbaikan dan peningkatan IPAL yang sudah ada agar sesuai peraturan terbaru
• Memperoleh perizinan lingkungan yang diperlukan melalui sistem OSS-RBA
• Mengoperasikan IPAL secara benar, aman, dan terukur
• Memenuhi standar baku mutu efluen sebelum dibuang ke lingkungan

Pedoman ini mencakup: persyaratan teknis IPAL, perizinan dan dokumen lingkungan, operasional dan pemantauan, serta langkah-langkah konkret perbaikan IPAL yang sudah dimiliki RSIA Mutiara Bunda.

• UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 167: Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengelola limbah sesuai standar dan persyaratan kesehatan lingkungan.
• UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 168: Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak limbah yang dihasilkan.
• UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 20: Setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan wajib menaati baku mutu lingkungan hidup.

• PP No. 28 Tahun 2024, Pasal 821: Rumah sakit wajib memiliki sistem pengolahan air limbah sebagai bagian dari 12 pelayanan kesehatan minimal.
• PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPLH, Pasal 206-210: Mengatur baku mutu air limbah dan kewajiban pengelolaan air limbah setiap usaha/kegiatan.
• PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Pasal 16-20: Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengelola limbah, termasuk air limbah, sesuai standar kesehatan lingkungan.

• Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (berlaku 12 Juni 2026): Menggabungkan 21 peraturan RS termasuk Permenkes 40/2022 yang dicabut. Persyaratan teknis bangunan dan IPAL RS tetap berlaku. RS yang telah beroperasi wajib menyesuaikan paling lambat 2 tahun (batas: 12 Juni 2028, Pasal 83a).
• Permenkes No. 2 Tahun 2023, Pasal 29 dan Lampiran (persyaratan teknis limbah cair/gas fasyankes): Fasyankes wajib melaporkan hasil uji laboratorium air limbah minimum setiap 1 kali per 3 bulan. Pasal ini serta Lampiran teknisnya tetap berlaku — tidak termasuk pasal yang dicabut Permenkes 3/2026 (lihat catatan di bawah).
• Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan RS: Sebagian besar pasal telah dicabut oleh Permenkes No. 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit (diundangkan 11 Maret 2026), kecuali Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, dan Lampiran yang masih berlaku.

• Permen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik: Menetapkan baku mutu air limbah domestik termasuk untuk fasilitas kesehatan. Parameter: pH, BOD, COD, TSS, minyak & lemak, amoniak, total coliform.
• Permen LHK No. 16 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Air Limbah: Perubahan atas Permen LH No. 5 Tahun 2014. Memperkuat ketentuan teknis parameter IPAL RS.

• Kapasitas IPAL dirancang berdasarkan volume air limbah yang dihasilkan — minimal 0,5 liter/tempat tidur/hari untuk RS kecil, atau dihitung dari 80% total pemakaian air bersih per hari
• Desain IPAL harus memenuhi waktu tinggal hidraulik (HRT) yang memadai untuk mencapai baku mutu efluen
• IPAL harus dilengkapi sistem pengolahan tersier (desinfeksi) untuk membunuh patogen
• Pemilihan teknologi IPAL harus memiliki register teknologi ramah lingkungan dari KLHK
• Lokasi IPAL tidak boleh berdekatan dengan sumber air bersih (minimal 10 meter)
• IPAL harus dilengkapi sarana pengambilan sampel efluen

Pretreatment khusus untuk sumber limbah tertentu (Permenkes 2/2023):

• Air limbah laboratorium: netralisasi pH sebelum masuk IPAL utama
• Air limbah laundry: pemisahan dan pretreatment deterjen berlebih
• Air limbah radiologi: pengolahan logam berat dan perak (silver recovery)
• Air limbah farmasi: pemisahan residu obat sitostatika

Berdasarkan Permen LHK No. 68 Tahun 2016 dan Permenkes 7/2019, efluen IPAL wajib memenuhi:

Untuk RSIA berkapasitas kecil-menengah, teknologi berikut direkomendasikan:

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Permenkes No. 14 Tahun 2021, seluruh perizinan dilakukan melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach) yang terintegrasi dengan AMDALnet KLHK.

• Input kegiatan di OSS-RBA: pilih KBLI Rumah Sakit (86103 untuk RSIA), tentukan lokasi dan skala
• Penapisan otomatis: sistem OSS/AMDALnet menentukan AMDAL/UKL-UPL/SPPL
• Penyusunan dokumen lingkungan sesuai hasil penapisan
• Pengajuan dokumen melalui AMDALnet (untuk AMDAL dan UKL-UPL)
• Review dan persetujuan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota
• Penerbitan Persetujuan Lingkungan oleh otoritas berwenang
• Sinkronisasi Persetujuan Lingkungan ke OSS-RBA sebagai prasyarat izin operasional

Setelah Persetujuan Lingkungan diperoleh, RSIA wajib mengajukan izin pembuangan air limbah ke badan air penerima kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Malang. Izin ini mencantumkan titik pembuangan, baku mutu khusus, dan kewajiban pelaporan.

Petugas operator IPAL wajib melaksanakan kegiatan rutin berikut setiap hari kerja:

• Pemeriksaan visual kondisi seluruh unit IPAL (kebocoran, bau tidak normal, warna air limbah)
• Pemeriksaan dan pencatatan debit air masuk (influen) dan keluar (efluen)
• Pemeriksaan ketersediaan dan dosis bahan kimia (koagulan, desinfektan)
• Pemeriksaan kondisi aerator/blower (tekanan udara, kebisingan tidak normal)
• Pemeriksaan indikator pH efluen dengan pH meter portable
• Pembuangan lumpur sesuai jadwal ke tempat penyimpanan sementara B3
• Pencatatan seluruh kegiatan dalam logbook harian

• Minimum setiap 3 (tiga) bulan sekali: uji laboratorium seluruh parameter baku mutu (pH, BOD, COD, TSS, minyak-lemak, amoniak, total coliform)
• Laboratorium penguji harus terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional)
• Pengambilan sampel efluen di titik yang telah ditetapkan dalam dokumen lingkungan
• Hasil uji dibandingkan dengan baku mutu Permen LHK No. 68 Tahun 2016

RSIA Mutiara Bunda wajib menyampaikan laporan melalui sistem SIMPEL (Sistem Informasi Pemantauan Lingkungan) KLHK:

• Laporan pemantauan air limbah: minimum setiap 3 bulan (sesuai Permenkes 2/2023)
• Laporan pelaksanaan UKL-UPL atau RKL-RPL: setiap 6 bulan
• Laporan kejadian pencemaran: segera (maksimal 24 jam setelah diketahui)

• Operator IPAL wajib mengikuti pelatihan teknis pengoperasian IPAL yang diakui (Kementerian LHK atau PPSDM)
• Pelatihan refreshing minimal 1 kali per 2 tahun
• Penanggung Jawab Kesling harus memahami regulasi terkini (update minimal 1 kali/tahun)

• Audit teknis: inventarisasi unit-unit IPAL yang sudah ada, usia instalasi, kapasitas desain vs kapasitas aktual
• Uji kinerja: lakukan uji laboratorium efluen saat ini untuk mengetahui parameter mana yang belum memenuhi baku mutu
• Review dokumen: periksa kelengkapan dokumen lingkungan (apakah sudah ada UKL-UPL/SPPL)
• Review izin: periksa status izin pembuangan air limbah di DLH
• Review logbook: apakah monitoring sudah berjalan rutin

RSIA Mutiara Bunda yang tidak memenuhi ketentuan IPAL dapat dikenakan: