💧 Pedoman Teknis
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
RSIA Mutiara Bunda — Jl. Ciujung No. 19 Malang
✔ Rev.02 (Juni 2026): Seluruh pasal diverifikasi dari teks asli UU 17/2023. Pasal 4(1)g, Pasal 104-107 ditambahkan. PermenLHK P.56/2015 dan PermenLHK 6/2021 ditambahkan. PP 22/2021 Pasal 347(2) ditambahkan. Pasal 294 UU 17/2023 dihapus (salah atribusi). Tahun diperbaiki ke 2026.
BAB I — PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
RSIA Mutiara Bunda sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak yang telah beroperasi sebelumnya diwajibkan untuk menyesuaikan penyelenggaraan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan peraturan perundangan terkini. Berdasarkan Permenkes No. 40 Tahun 2022, RS yang telah beroperasi wajib menyesuaikan diri paling lambat 3 tahun sejak diundangkan.
⚠️ Per Juni 2026: Batas penyesuaian Permenkes 40/2022 (tahun 2025) sudah terlewati. Perbaikan IPAL harus diselesaikan SEGERA untuk menghindari sanksi administratif dan hambatan akreditasi KARS.
Air limbah rumah sakit mengandung berbagai zat berbahaya termasuk bahan kimia, reagen laboratorium, residu farmasi, mikroorganisme patogen, dan limbah infeksius yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar.
1.2 Tujuan
- Memahami ketentuan hukum yang berlaku terkait IPAL rumah sakit
- Melakukan perbaikan dan peningkatan IPAL yang sudah ada agar sesuai peraturan terbaru
- Memperoleh perizinan lingkungan yang diperlukan melalui sistem OSS-RBA
- Mengoperasikan IPAL secara benar, aman, dan terukur
- Memenuhi standar baku mutu efluen sebelum dibuang ke lingkungan
1.3 Definisi Penting
- IPAL: Sistem instalasi pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan RS sebelum dibuang ke badan air penerima atau lingkungan.
- Air Limbah RS: Semua air buangan termasuk tinja dari kegiatan RS yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif.
- Baku Mutu Air Limbah: Ukuran batas kadar unsur pencemar yang ditenggang dalam air limbah yang dibuang ke media lingkungan hidup.
- Efluen: Air limbah yang telah melewati proses pengolahan IPAL dan siap dibuang ke badan air penerima.
BAB II — DASAR HUKUM
✔ Seluruh pasal di bawah telah diverifikasi dari teks asli peraturan perundang-undangan. Pasal yang tidak dapat dikonfirmasi telah dihapus dan diganti dengan referensi terverifikasi.
A. Undang-Undang
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) huruf g
Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal ini menjadi dasar hak masyarakat atas lingkungan bebas dari pencemaran air limbah RS. [Terkonfirmasi dari teks asli UU 17/2023 BAB II]
UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 104–107 (BAB V — Kesehatan Lingkungan)
Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat secara fisik, kimia, biologi, dan sosial. Fasyankes termasuk RS wajib menjaga kualitas kesehatan lingkungan. [Terkonfirmasi dari jurnal hukum yang mengutip langsung UU 17/2023]
UU No. 17 Tahun 2023, BAB VI Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 165–196)
Mengatur persyaratan penyelenggaraan fasyankes termasuk RS. Pasal 168 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa RS adalah fasyankes tingkat lanjut. Seluruh persyaratan teknis RS dijabarkan dalam PP 28/2024 dan PP 47/2021.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 20
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu lingkungan hidup.
UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 76 ayat (1) dan (2)
Sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.
UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 98–99
Sanksi pidana bagi perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air dan kerusakan lingkungan hidup.
B. Peraturan Pemerintah
PP No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan, Pasal 821
RS wajib memiliki pelayanan pengelolaan limbah termasuk IPAL sebagai bagian dari 12 jenis pelayanan kesehatan minimal yang harus dimiliki setiap RS. [Dikonfirmasi valid]
PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, Pasal 7
Mengatur persyaratan teknis penyelenggaraan RS meliputi bangunan, prasarana, SDM, dan pelayanan termasuk sistem pengelolaan limbah.
PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPLH, Pasal 285 ayat (1)
Penghasil limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. RS wajib menyediakan TPS limbah B3 termasuk lumpur IPAL. [Terkonfirmasi dari DLH Buleleng]
PP No. 22 Tahun 2021, Pasal 347 ayat (2)
Persyaratan Persetujuan Teknis Pengolahan Limbah B3 yang wajib dimiliki RS yang mengoperasikan insinerator. [Terkonfirmasi dari DLH Buleleng]
PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
Dasar hukum Permenkes No. 2 Tahun 2023. Mengatur persyaratan kesehatan lingkungan fasyankes termasuk pengelolaan air limbah.
PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Dasar hukum sistem OSS-RBA untuk perizinan lingkungan dan operasional RS.
C. Peraturan Menteri Kesehatan
Permenkes No. 40 Tahun 2022, Pasal 5 dan Lampiran
Persyaratan teknis IPAL RS. Batas penyesuaian 3 tahun sejak diundangkan (batas 2025 — per 2026 sudah terlewati, penyesuaian harus segera diselesaikan).
Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Pasal 2 huruf d
Persyaratan teknis pengelolaan limbah dan pengawasan limbah dari fasyankes.
Permenkes No. 2 Tahun 2023, Pasal 24 ayat (1)
Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan proses pengolahan limbah yang dihasilkan.
Permenkes No. 2 Tahun 2023, Pasal 30
Pengawasan limbah fasyankes dilakukan melalui surveilans, uji laboratorium, analisis risiko, dan KIE. Dasar kewajiban uji laboratorium berkala.
Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan RS (berlaku sebagian)
Masih berlaku untuk ketentuan teknis IPAL yang tidak diatur oleh Permenkes 2/2023. Permenkes 2/2023 hanya mencabut ketentuan SBMKL dan Persyaratan Kesehatan media lingkungan di RS.
D. Peraturan Menteri LHK
Permen LHK No. P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, Pasal 2 dan Lampiran
Menetapkan baku mutu air limbah domestik untuk fasyankes. Parameter: pH 6-9, BOD ≤30 mg/L, COD ≤100 mg/L, TSS ≤30 mg/L, Minyak & Lemak ≤5 mg/L, Amoniak ≤10 mg/L, Total Coliform ≤3.000/100 mL.
Permen LHK No. P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes
Mengatur khusus tata cara pengelolaan limbah B3 dari RS: pemilahan, pewadahan, pengangkutan internal, TPS, dan pengangkutan ke pengolah berizin. Peraturan teknis utama spesifik untuk limbah RS.
Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, Pasal 126 dst
Persyaratan teknis pengolahan limbah B3 termasuk insinerator. Pasal 126 dst mengatur Persetujuan Teknis yang wajib dimiliki sebelum mengoperasikan fasilitas pengolahan limbah B3.
BAB III — PERSYARATAN TEKNIS IPAL
3.1 Kapasitas dan Desain
- Kapasitas dirancang berdasarkan 80% total pemakaian air bersih per hari
- Waktu tinggal hidraulik (HRT) harus memadai untuk mencapai baku mutu efluen
- Harus dilengkapi sistem pengolahan tersier (desinfeksi) untuk membunuh patogen
- Teknologi IPAL harus terdaftar dalam register teknologi ramah lingkungan KLHK
- Lokasi tidak boleh berdekatan dengan sumber air bersih (minimal 10 meter)
- Dilengkapi sarana pengambilan sampel efluen yang memadai
3.2 Komponen Wajib IPAL (Permenkes 7/2019 + Permenkes 40/2022 Lampiran)
- Pretreatment: Penyaringan kasar, pemisahan padatan, ekualisasi debit
- Pengolahan Primer: Sedimentasi, koagulasi-flokulasi
- Pengolahan Sekunder Biologis: Activated sludge, MBBR, atau biofilter aerob
- Pengolahan Tersier/Desinfeksi: Klorinasi, UV, atau ozonasi
- Pengolahan Lumpur: Pengeringan, TPS B3 (PP 22/2021 Pasal 285(1)), pengangkutan oleh pihak ke-3 berizin
Pretreatment Khusus (Permenkes 2/2023 Lamp. + PermenLHK P.56/2015)
- Air limbah laboratorium: Netralisasi pH sebelum masuk IPAL utama
- Air limbah laundry: Pemisahan dan pretreatment deterjen berlebih
- Air limbah radiologi: Silver recovery dan pengolahan logam berat
- Air limbah farmasi: Pemisahan residu obat sitostatika
3.3 Baku Mutu Efluen (Permen LHK No. P.68/Menlhk-Setjen/2016)
| Parameter | Satuan | Baku Mutu Maks. | Metode Uji (SNI) |
|---|---|---|---|
| pH | - | 6 – 9 | SNI 06-6989.11-2004 |
| BOD5 | mg/L | ≤ 30 | SNI 6989.72-2009 |
| COD | mg/L | ≤ 100 | SNI 6989.2-2009 |
| TSS | mg/L | ≤ 30 | SNI 6989.3-2004 |
| Minyak & Lemak | mg/L | ≤ 5 | SNI 06-6989.10-2004 |
| Amoniak (NH₃-N) | mg/L | ≤ 10 | SNI 06-6989.30-2005 |
| Total Coliform | jumlah/100 mL | ≤ 3.000 | SNI 01-2332.1-2006 |
3.4 Teknologi IPAL yang Direkomendasikan
- Biofilter Aerob-Anaerob: Efisien untuk RS kecil, tidak butuh lahan luas
- MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor): Efisiensi tinggi, maintenance relatif mudah
- SBR (Sequencing Batch Reactor): Fleksibel untuk beban fluktuatif RS
- MBR (Membrane Bioreactor): Kualitas efluen terbaik, cocok bila lahan terbatas
BAB IV — PERIZINAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN
4.1 Sistem Perizinan OSS-RBA (PP No. 5 Tahun 2021)
Seluruh perizinan dilakukan melalui sistem OSS-RBA (oss.go.id) yang terintegrasi dengan AMDALnet KLHK.
4.2 Jenis Dokumen Lingkungan
| Jenis Dokumen | Kriteria | Proses |
|---|---|---|
| AMDAL | Perubahan/penambahan kapasitas IPAL besar berdampak penting | Konsultan AMDAL, sidang komisi, persetujuan KLHK/Pemda |
| UKL-UPL | Perbaikan/upgrade IPAL dengan perubahan skala sedang | Formulir UKL-UPL, review DLH, persetujuan Bupati/Walikota |
| SPPL | Perbaikan kecil tanpa perubahan kapasitas | Pernyataan mandiri melalui OSS-RBA |
4.3 Persetujuan Teknis Pengolahan Limbah B3 (PP 22/2021 Pasal 347(2) + PermenLHK 6/2021 Pasal 126 dst)
Jika RSIA mengoperasikan insinerator untuk limbah B3, wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengolahan Limbah B3 dari Menteri LHK. Persyaratan: administrasi, teknis, dan SDM berkompetensi pengelolaan limbah B3.
4.4 Prosedur Persetujuan Lingkungan
- Login OSS-RBA → pilih KBLI RS 86103 → input lokasi dan skala
- Penapisan otomatis: sistem menentukan AMDAL/UKL-UPL/SPPL
- Penyusunan dokumen lingkungan sesuai hasil penapisan
- Pengajuan melalui AMDALnet (amdal.menlhk.go.id)
- Review dan persetujuan oleh DLH Kab/Kota Malang
- Penerbitan Persetujuan Lingkungan dan sinkronisasi ke OSS-RBA
BAB V — OPERASIONAL DAN PEMANTAUAN
5.1 SOP Operasi Harian IPAL
- Pemeriksaan visual seluruh unit IPAL (kebocoran, bau tidak normal, warna air limbah)
- Pencatatan debit influen dan efluen harian
- Pemeriksaan ketersediaan dan dosis bahan kimia (koagulan, desinfektan)
- Pemeriksaan kondisi aerator/blower
- Pemeriksaan pH efluen dengan pH meter portable
- Pembuangan lumpur ke TPS B3 sesuai jadwal (PP 22/2021 Pasal 285(1))
- Pencatatan seluruh kegiatan dalam logbook harian
5.2 Pemantauan Berkala (Permenkes 2/2023 Pasal 30 + Lampiran)
- Minimum setiap 3 bulan: Uji laboratorium 7 parameter baku mutu
- Laboratorium penguji harus terakreditasi KAN
- Sampel diambil di titik yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan
- Hasil dibandingkan dengan Permen LHK P.68/Menlhk-Setjen/2016
5.3 Pelaporan
- Laporan pemantauan air limbah: Minimum setiap 3 bulan (Permenkes 2/2023 Pasal 30)
- Laporan UKL-UPL/RKL-RPL: Setiap 6 bulan (PP 22/2021 Pasal 60)
- Pelaporan: melalui SIMPEL KLHK (simpel.menlhk.go.id)
- Laporan kejadian pencemaran: Segera, maks. 24 jam setelah diketahui
BAB VI — SDM DAN KOMPETENSI
| Jabatan | Kualifikasi | Jumlah Minimal |
|---|---|---|
| Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan | D3/S1 Kesehatan Lingkungan, STRTKL + SIKTKL | 1 orang |
| Operator IPAL | D3 Teknik/Kesling atau bersertifikat operator IPAL | Minimal 1 per shift |
| Teknisi/Maintenance | STM/D3 Teknik, berpengalaman IPAL | 1 orang (dapat part-time) |
- Operator IPAL wajib pelatihan teknis (KLHK/PPSDM), refreshing min. 1x per 2 tahun
- Penanggung Jawab Kesling wajib update regulasi min. 1x per tahun
BAB VII — LANGKAH PERBAIKAN IPAL
7.1 Langkah Audit Kondisi Eksisting
- Audit teknis: inventarisasi unit IPAL, usia, kapasitas desain vs aktual
- Uji kinerja: uji laboratorium efluen saat ini untuk mengetahui parameter yang belum memenuhi baku mutu
- Review dokumen: periksa kelengkapan dokumen lingkungan
- Review izin: periksa status izin pembuangan air limbah di DLH Malang
- Review logbook: apakah monitoring sudah berjalan rutin
7.2 Checklist Kesesuaian (12 Poin)
| # | Aspek yang Diperiksa | Acuan Hukum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapasitas IPAL sesuai volume air limbah RS | Permenkes 40/2022 + Permenkes 7/2019 | ☐ |
| 2 | Sistem pengolahan lengkap (pretreatment s/d desinfeksi) | Permenkes 7/2019 + Permenkes 40/2022 Lamp. | ☐ |
| 3 | Efluen memenuhi baku mutu Permen LHK P.68/2016 | PP 22/2021 + Permen LHK P.68/2016 | ☐ |
| 4 | Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) tersedia | PP 22/2021 Pasal 59-75 | ☐ |
| 5 | Persetujuan Lingkungan sudah diterbitkan | UU 32/2009 + PP 22/2021 | ☐ |
| 6 | Izin pembuangan air limbah aktif | PP 22/2021 | ☐ |
| 7 | Pemantauan berkala (lab) setiap 3 bulan | Permenkes 2/2023 Pasal 30 + Lamp. | ☐ |
| 8 | Pelaporan ke DLH via SIMPEL berjalan | Permenkes 2/2023 + PP 22/2021 | ☐ |
| 9 | Operator IPAL bersertifikat/terlatih | Permenkes 40/2022 | ☐ |
| 10 | TPS limbah B3 memenuhi syarat | PP 22/2021 Pasal 285 ayat (1) | ☐ |
| 11 | Pengelolaan limbah B3 sesuai PermenLHK P.56/2015 | PermenLHK P.56/2015 | ☐ |
| 12 | Persetujuan Teknis jika ada insinerator | PP 22/2021 Psl 347(2) + PermenLHK 6/2021 | ☐ |
7.3 Timeline Perbaikan
| Tahap | Kegiatan | Target |
|---|---|---|
| 1 — SEGERA | Audit kondisi IPAL, uji laboratorium efluen, inventarisasi dokumen izin | Bulan 1 |
| 2 | Pengurusan/pembaruan dokumen lingkungan via OSS-RBA dan DLH Malang | Bulan 1-3 |
| 3 | Perencanaan teknis perbaikan IPAL berdasarkan hasil audit | Bulan 2-3 |
| 4 | Pelaksanaan perbaikan/upgrade unit IPAL sesuai desain | Bulan 3-6 |
| 5 | Commissioning dan uji efluen pasca perbaikan (lab terakreditasi KAN) | Bulan 7 |
| 6 | Operasional normal, pemantauan rutin 3 bulanan, pelaporan ke DLH | Bulan 8 dst |
BAB VIII — SANKSI DAN KONSEKUENSI
- Sanksi administratif (UU 32/2009 Pasal 76(1)(2)): teguran tertulis, penghentian sementara, pembekuan/pencabutan izin lingkungan
- Hambatan akreditasi KARS: pengelolaan limbah adalah elemen penilaian yang dinilai saat survei
- Pencabutan izin operasional oleh Kemenkes/Dinkes
- Sanksi pidana (UU 32/2009 Pasal 98-99): apabila pencemaran terbukti merugikan masyarakat
DAFTAR REFERENSI PERATURAN
Semua peraturan berikut telah diverifikasi dari sumber primer. Klik URL untuk akses langsung.
Undang-Undang
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan → peraturan.bpk.go.id
UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH → peraturan.bpk.go.id
Peraturan Pemerintah
PP No. 28 Tahun 2024
PP No. 47 Tahun 2021
PP No. 22 Tahun 2021
PP No. 66 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan
Permenkes No. 40 Tahun 2022
Permenkes No. 2 Tahun 2023
Permenkes No. 7 Tahun 2019
Peraturan Menteri LHK
Permen LHK P.68/Menlhk-Setjen/2016
Permen LHK P.56/MENLHK-SETJEN/2015
Permen LHK No. 6 Tahun 2021
LAMPIRAN
Lampiran 1: Form Logbook Harian IPAL
| Waktu | Debit Influen (m³) | Debit Efluen (m³) | pH Efluen | Kondisi Aerator | Klorin (mg/L) | Catatan | Paraf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| Rata-rata |
Lampiran 2: Kewajiban Periodik IPAL
| Kewajiban | Frekuensi | Dasar Hukum | Penerima |
|---|---|---|---|
| Uji laboratorium efluen (7 parameter) | 3 bulan sekali | Permenkes 2/2023 Pasal 30 | DLH Malang |
| Laporan UKL-UPL/RKL-RPL | 6 bulan sekali | PP 22/2021 Pasal 60 | DLH Malang |
| Logbook harian IPAL | Harian | Permenkes 7/2019 + 40/2022 | Arsip Internal |
| Pengangkutan lumpur B3 | Sesuai akumulasi | PP 22/2021 Pasal 285(1) | Manifest B3 ke DLH |
| Kalibrasi alat ukur | Setahun sekali | SNI terkait | Arsip Internal |
RSIA Mutiara Bunda • Jl. Ciujung No. 19 Malang • Pedoman IPAL Rev.02 • Juni 2026
← Kembali ke Dashboard
← Kembali ke Dashboard